PRESIDIUM DEWAN PAPUA
Jl. Guru no. 64 Kotaraja Tllp./fax (0967) 582 411
Jayapura, Papua
Email: westpapua@jayapura.wasantara.net
http://www.westpapua.org.uk/pdp/ 
-----------------------------------------------------

Nomor : SET.581/PDP/A-3/XI-2002
Perihal: Juklak Peringatan 1 Desember 2002

Kepada Yth:
Pimpinan dan seluruh anggota Panel Dewan Papua
Pimpinan Dewan Adat
Para pimpinan komponen bangsa
Di -
Kabupaten / Kodya Se - Tanah Papua

Syukur Bagimu-Mu Tuhan

Salam sejahtera kami sampaikan, kiranya Tuhan Allah Yang Maha Pemurah senantiasa mencurahkan Kasih dan Perlindungan-Nya kepada kita sekalian, sampai memasuki Papua baru yang merdeka dan berdaulat. Melalui surat resmi Presidium Dewan Papua ini, kami ingin menyampaikan beberapa berita kepada segenap jajaran Panel Dewan Papua, Dewan Adat serta seluruh komponen bangsa, untuk menjadi perhatian serta acuan resmi pelaksanaan Peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Papua 1 Desember 2002, sebagai berikut: 

1. Menjelang dan disaat memperingati 1 Desember 2002 ini, PDP mohon agar kita semua menahan diri, tidak terpancing, tidak memancing berkorbarnya perang secara fisik diseluruh persada tanah Papua.

2. Hal ini merupakan sikap politik yang jauh lebih strategis, karena pada tanggal 13-19 Desember 2002. Satu Tim khusus (Task Force)dari Amerika Serikat akan melakukan kunjungan khusus ke Papua. Dalam rangka itu. PDP mengugah perhatian seluruh komponen bangsa bersama rakyat agar bahu membahu menyiapkan kondisi-kondisi sosial politik yang damai dan terbuka.

Mengenai pembentukan Task Force maupun rencana kunjungannya ke Papua, secara langsung sudah
disampaikan oleh pejabat tinggi National security Council - USA kepada sekjen PDP di Washintong DC pada bulan september lalu.

3. PDP menilai kunjungan dari AS ini merupakan suatu perkembangan yang politik yang positif bagi perjuangan bangsa Papua, sehingga kita mesti berusaha keras agar tidak terjadi sessuatu yang bisa menghalangi kedatangan mereka.

4. Selain itu, perlu pula kami sampaikan gambaran terakhir kondisi Nasional Indonesia yang semakin tidak menentu. Dewasa ini makin kuat konsolidasi gerakan-gerakan yang ingin menjatuhkan Megawati. Target mereka, bulan January - February, Indonesia tanpa Megawati. Apabila hal-hal ini benar-benar terjadi, maka situasi Indonesia bisa merubah menjadi chaos, karena tidak ada Pemimpin Nasional.

Pemimpin Partai hanya berjuang demi "kepentingan partai dan golongannya. Terjadilah konflik kepentingan yang membuka ruang bagi Militer untuk tampil mengambil peran politik. Pemilu 2004 boleh jadi sulit dilaksanakan, krisis ekonomi akan makin parah, perlawanan sosial merebak, bahkan boleh jadi Negara berlakukan situasi darurat. Bisa saja, Perpu dan RUU Anti Terorist dijadikan landasan hukum pamungkas. 5. Karena itu, pada momentum 1 Desember ini, seluruh jajaran Papua harus konsolidasi, rapatkan barisan, tingkatkan komunikasi, jangan bertindak sendiri-sendiri, tidak terpancing melakukan serangan-serangan sporadis. Jangan membiarkan diri kita menjadi korban atau hanya sekedar dijadikan anak tangga untuk kepentingan orang / kelompok kepentingan.

Mari kita amati situasi ini dengan cermat, siapkan langkah politik yang tepat, dan ambil keputusan pada waktu yang tepat. Tidak ada waktu untuk berdebat. Karena yang harus kita lakukan cuma satu rapatkan barisan dan perkuat kepemimpinan bangsa. 6. Oleh karenanya, Perayaan 1 desember 2002 ini, harus memprioritaskan agenda rekonsiliasi dan konsolidasi, perkuat kepemimpinan dan keamanan di tingkat lokal (kampung, dusun, distric dan kota) termasuk untuk mengantisifasi keadaan darurat Rangkaian kegiatan berikut:
a. Ibadah Oikumene
b. Ziarah,
c. Pesta Adat (di tempat terbuka)
d. Pidato Politik Dewan Papua (disiapkan oleh PDP)
e. Petisi Rakyat Papua kepada Sekjen Peserikatan Bangsa-Bangsa.

Seluruh kegiatan dilakukan Tanpa kegiatan Pengibaran bendera sang Bintang Fajar. Atribut lain termasuk umbul-umbul. Papan planel dan lain-lain yang bercirikan Bintang Fajar (sepanjang tidak dikibarkan) Silahkan digunakan dengan syarat harus memperhatikan kecenderungan dan kondisi di daerah masing-masing. 

7. Panel Dewan Papua bertindak selaku Pananggung Jawab kegiatan di Daerah, sehingga saudara diharapkan menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Polisi setempat. Akhirnya, perlu kami tegaskan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa Papua adalah Zona Damai. Kita harus memastikan bahwa rangkaian kegiatan Perayaan ini berlangsung dalam suasana Damai, kita menghargai Hak Azasi Manusia serta mencintai Kemanusiaan.

Demikianlah, atas perhatian serta kerjasama yang baik, Presidium Dewan Papua menyampaikan terima kasih yang mendalam. Terimalah salam hangat dan rasa hormat kami atas semua jerih payah dan pergorbanan selama ini. Tanah Papua sangat membutuhkan bakti kita sekalian. Selamat Memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Papua, 1 Desember 2002. 

Tuhan Allah pasti memberkati dan berpihak kepada perjuangan kaum yang tertindas.

PRESIDIUM DEWAN PAPUA
Salam hormat



Thaha Mohammad Alhamid
Sekertaris Jenderal


Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Ketua PDP
2. Mediator
3. Moderator dalam negeri dan luar negeri

 

	PRESIDIUM DEWAN PAPUA Jayapura 7 Oktober 2000 Nomor : A-01-190/PDP/B-IX.200 Lamp : Notulensi pertemuan 3 Oktober 2000 Perihal : OPERASI PENURUNAN BENDERA BINTANG FAJAR DI PAPUA KEPADA YTH. BAPAK KH.ABDURRAHMAN WAHID PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta SYUKUR BAGI-MU TUHAN Presidium Dewan Papua dengan ini menyampaikan rasa duka cita, penyesalan serta mengutuk keras tindakan aparat keamanan yang telah memicu timbulnya kerusuhan horisontal yang menelan puluhan korban jiwa penduduk sipil di Wamena-Jayawijaya. Kami juga menyesalkan keputusan politik Pemerintah Pusat yang tidak konsisten mengenai Pengibaran Bendera Bintang Fajar di Papua, ddan menjadi akar dari berbagai konflik berdarah (di Sorong, Manokwari, Nabire dan kini Wamena-Jayawijaya)  Tragedi Lembah Baliem yang pecah sejak jumat pagi 6 Oktober 2000, berawal dari gelar operasi penurunan Bendera Bintang Fajar secara paksa oleh Kapolres Jayawija berdasarkan perintah Kapolda Irian Jaya (29 Sept.2000) dan Instruksi Kepala Polisi Republik Indonesia (27 Sept.2000) kini tragedi Lembah Baliem telah menewaskan 58 jiwa penduduk sipil serta sejumlah korban luka-luka. Perlu kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa berdasarkan hasil rapat Presidium Dewan Papua dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Irian Jaya, tertanggal 3 Oktober 2000, jam 18.00-20.45 wit. digedung Negara Dok V Jayapura, guna membahas pelarangan pengibaran Bendera Bintang Fajar (Surat Kapolres Jayapura Nomor Polisi : B/857/IX/2000 tertanggal 29 Sept.2000), telah dicapai kesepakatan bahwa : Batas waktu penurunan Bendera Bintang Fajar diperpanjang dari 5 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2000;  Presidium Dewan Papua segera mensosialisasikan kepada rakyat Papua; Presidium Dewan Papua dan Muspida Propinsi Irian Jaya masing-masing akan menghadap Presiden Gusdur untuk meminta petunjuk tentang masalah pengibaran Bendera Papua; Apabila hasil keputusan dari pertemuan dengan Bapak Presiden belum diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat, maka batas waktu 19 Oktober 2000 bersifat tentative (Bukan harga mati) sehingga masih terbuka kesempatan pihak Muspida Irian Jaya membicarakan lagi dengan pihak dengan Presidium Dewan Papua.  Hanya 3 Tiga( hari setelah kesepakatan dicapai, ternyata secara arogan "dilanggar" oleh Kapolres Jayawijaya yang menurunkan satuan Brimob dan dengan paksa menggergaji tiang bendera, menurunkan bendera Bintang Fajar, menyobek-nyobek, membakar di depan Satgas Papua, Wamena. Tanpa diawali dengan dialog dan kesepakatan bersama antara Bapak Presiden dengan rakyat Papua melalui Presidium Dewan Papua, kami menilai perintah penurunan Bendera Bintang Fajar merupakan Keputusan Pusat yang provokatif dan semata-mata hanya dijadikan justifikasi untuk menciptakan kerusuhan rasial (horizontal) demi kepentingan kelompok politik di pusat serta menjadi alat legitimasi untuk membunuh dan memusnahkan orang Papua. Presidium Dewan Papua masih percaya pada kearifan hati nurani Bapak Presiden, betapapun sebenarnya rakyat Papua merasa bahwa Pemerintah Pusat dan aparat keamanan telah nyata-nyata mempermainkan rakyat Papua dengan keputusan -keputusan yang tidak konsisten, cenderung provokatif serta tidak menghargai proses dialog dan musyawarah (ciri demokrasi) Bahkan terhadap perihal Bendera Papua, ternyata ada dualisme kebijakan yang berbeda antara Presiden dan Wakil Presiden. Bapak Presiden yang kami muliakan, Perlu juga kami tambahkan bahwa dari beberapa pertemuan sesebelumnya antara Presidium Dewan Papua dan Muspida Irian Jaya, berkali-kali ditegaskan oleh Kapolda Irian Jaya, bahwa Papua saat ini dibawah kontrol Wakil Presiden RI, beliau adalah wanita bertangan besi, yang sama sekali tidak akan pernah peduli dengan masalah rakyat Papua, yang penting bagi Wakil Presiden adalah kekayaan bumi Papua harus diamankan untuk ratusan juta jiwa rakyat Indonesia yang saat ini dilanda krisis. Bapak Presiden yang kami muliakan Terhadap kejadian di Wamena dan peristiwa-peristiwa pembunuhan sebelumnya serta yang boleh jadi akan dilakukan, Presidium Dewan Papua perlu menyampaikan : Pemerintah Pusat segera menggelar pertemuan bidang POLSOSKAM dengan menghadirkan Muspida Propinsi Papua serta Presidium Dewan Papua guna membahas masalah pengibaran Bendera Bintang Fajar di Papua dan Pengembalian nama Papua yang telah mendapat pengesahan dari DPRD Tingkat I Papua. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menunjukkan itikad baik dalam penegakan hukum secara jujur, adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua Barat, mengingat sepanjang sejarah aneksasi, rakyat Papua senantiasa ditindas, dibunuh sementara aparat bebas melakukan eksperimen pemusnahan etnik Papua (Papua sebagai killing excercise field) Pemerintah Pusat segera mengukuhkan dasar kesepakatan tentang Penetapan Papua sebagai Zona Damai sebagaimana diinginkan oleh seluruh lapisan rakyat Papua, sehingga semua pihak (Pemerintah, Aparat maupun Rakyat) tak boleh menggunakan kekerasan dan cara-cara anarkhis dalam proses pembangunan serta penyelesaian masalah Papua. Pemerintah Pusat harus menjelaskan secara terbuka dan jujur kepada seluruh rakyat Papua mengenai rencana operasi militer yang hendak dilakukan dengan menempatkan secara besar-besaran (mobilisasi) pasukan TNI di seluruh wilayah Papua. Rakyat Papua hanya menuntut digelarnya suatu dialog politik yang damai dan setara dengan Pemerintah Pusat, dalam menyongsong Papua Baru yang damai, setara dan demokratis, bukan dengan jalan perang atau kekerasan militer. Pemerintah Pusat hendaknya menghargai upaya reformasi dan demokratisasi dengan menghentikan segala bentuk operasi militer oleh TNI dan POLRI, sebagai kelanjutan program pemusnahan etnis Papua. Presidium Dewan Papua menuntut agar Pemerintah Pusat melindungi hak-hak social, politik dasn keamanan bagi setiap manusia yang hidup di tanah Papua tanpa membedakan suku, agama, ras, profesi maupun pandangan politiknya. Seluruh rakyat Propinsi Papua mengecam dan mengutuk segala bentuk kompetisi yang tak fair, antar elite politik di Pusat, dengan mengorbankan rakyat sipil yang tak berdosa. Bapak Presiden Gusdur yang kami muliakan dan kami banggakan, demikianlah penyampaikan kami, atas perkenaan dan kearifan Bapak Presiden Republik Indonesia, Presidium Dewan Papua beserta seluruh rakyat Papua menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Presidium Dewan Papua Ketua THEYS HIYO ELUAY Moderator     Pdt HERMAN AWOM, STh Sekertaris Jenderal THAHA MOHAMMAD ALHAMID Tembusan : Disampaikan kepada seluruh jajaran dan instansi/institusi Pemerintahan dan swasta terkait di dalam dan luar negeri. Catatan dari redaksi : informasi pertanggal 10 Oktober 2000, korban jiwa telah mencapai 76 jiwa rakyat sipil dikedua belah pihak.  Translation by International Action for West Papua (IAWP), United Kingdom - PGP key available on request. PAPUAN PRESIDIUM COUNCIL Jayapura 7 October 2000 No.: A-01-190/PDP/B-IX.200 Encl.: Meeting brief of 3rd October 2000 Ref.: MORNING STAR FLAG REMOVAL OPERATION IN PAPUA TO HIS EXCELLENCY MR. KH . ABDURRAHMAN WAHID PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA In Jakarta PRAISE IN YOU, O LORD The Papuan Presidium Council extend our sincere condolences, regret, and our strong condemnation of the actions by the security forces which led to the horizontal conflict with the loss of many lives in Wamena Jayawijaya Regency. The Presidium Council furthermore regrets to note the inconsistent policies emanating from the Central Government with reference to the issue of the flying of the Morning Star flag in Papua, which has become rooted in numerous bloody conflicts in the region (in Sorong, Manokwari, Nabire, and now Wamena Jayawijaya) The tragic events in the Baliem Valley since Friday morning 6th October 2000 is a direct result of the use of force in the flag removal operation by the Jayawijaya Regency Chief of Police, acting under direct orders of the Irian Jaya Chief of Police (29th Sept.2000) on instruction from the National Chief of Police (27th Sept. 2000). This has led to the loss of 58 civilian lives and many wounded. We wish to report to Mr. President the facts of the meeting on the 3rd October 2000 between the Papuan Presidium Council and the MUSPIDA collective governing assembly which lasted from 18.00-20.45 wit (Eastern Indonesian Time) at the Negara building in Dok V Jayapura. This meeting was held to discuss the issue of the restrictions imposed on the flying of the Morning Star flag (Chief of Jayapura Police Letter, Police No.: B/857/IX/2000 dated 29th Sept. 2000). The meeting concluded and agreed that:  The date given for the removal of the Morning Star flag originally scheduled to enter into effect on the 5th October 2000 is extended to the 19th October 2000; The Papuan Presidium Council is to immediately inform the Papuan population of the above; The PPC and the MUSPIDA collective governing assembly of Irian Jaya Province should each meet Mr. President to seek his directive on the subject of the flying of the Papuan flag; Where the results of meetings with Mr. President as above has not been officially and publicly announced by the Central Government in due time, that the issue of the deadline of the 19th October 2000 remain open (not final) to allow opportunity for further dialogue and discussion between the Muspida collective governing assembly and the Papuan Presidium Council. Just 3 days after the above agreements were reached, it was broken by the Jayawijaya Chief of Police who with one company of Brimob (Mobile Brigade) proceeded to force their way to the flag pole, sawed-off the flag pole, removed the Morning Star flag, ripping it into shreds, and the ultimate insult, the burning of the flag in front of the Wamena Papuan Task Force (SatGas Papua). Without dialogue and agreement between Mr. President and the Papuan peoples represented through the PPC, we conclude that the flag removal order was an act of provocation by the Central Government to justify a racial disturbance (horizontal) to benefit Central Government politics, and as an instrument to legitimise the killing and genocide of the Papuan peoples. The PPC continues to believe in Mr. President=92s judgements despite the feelings amongst the Papuans of the obvious games played by the Central Government which is apparent in the inconsistencies on orders which are often provocative and which does not value due processes of dialogue and collective assembly (democratic processes). This is even more so in matters pertaining to the Papuan flag of the dualism and differences in opinion between the President and Vice-President. Our Most Revered President, We ought add further that due to the recent events in Wamena and killings of the past as well as expected in the future, the Papuan Presidium Council notifies you of the following: The Central Government immediately holds a meeting between POLSOSKAM (PolitikSosialKeamanan Political, Social, Security) of Papua Province and the PPC to discuss the issue of the flying of the Morning Star flag in Papua and to return the name Papua which has received the approval of the DPRD Tingkat I (Legislative Assembly of Irian Jaya / Papua) to the province. We urge the Central Govt. to show good faith in upholding the rule of law in a fair, just and non-dicriminatory way against the perpetrators of human rights abuses in West Papua, remembering that throughout the history of annexation of the territory, the Papuan peoples have suffered oppression, murders, whilst the security forces remain free to exercise experiments in the elimination of the Papuan peoples (Papua as a killing field exercise). The Central Govt to immediately introduce a directive on Papua as a one of Peace=94 as is the wish of the populace in Papua, so that that all parties (the Govt., Security Apparatus, and the public) must not allow the use of force and anarchical methods in due processes of development and finalisation in the issue of Papua. The Central Govt. should openly and honestly clarify to the whole of the population in Papa the military plans and intentions in the increased build-up of TNI military numbers (mobilisation) in the whole of Papua. The Papuan population request only the holding of peaceful political dialogue in agreement with the Central Govt, in heralding a peaceful New Papua, agreeable and democratic, without a fight / war nor military action. The Central Govt. ought value the reformation and democratic efforts and end all forms of military operations by the TNI and POLRI (police) which are designed to wipe out the entire Papuan race. The Papuan Presidium Council requests the Central Govt to protect the social, political and security rights of each and every person present in Papua regardless of their tribal background, religion, race, profession, and political opinion. The population in Papua condemns all forms of unfair competition between the political elite in Jakarta, which has resulted in the loss of innocent civilian lives. Our Most Revered and Respected Mr. President Gusdur, herewith ends our grievance, trusting and anticipating your good judgement Mr. President, the PPC and the whole of the Papuan populace extend our respect and our deep gratitude to you. Papuan Presidium Council Chairman Signed THEYS HIYO ELUAY Moderator  Signed                 Pastor HERMAN AWOM, Sth. General Secretary Signed THAHA MOHAMMAD ALHAMID cc: all appropriate and relevant institutions, Governments and NGOs in the country and abroad Editors note: information dated 10th October 2000, there are 76 civilian lives lost on both sides.